"Semakin besar negara maka akan semakin kuat tatanan sosial dan ketahanannya dalam menghadapi bencana", ungkap Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid, pada saat kunjungan kerja Paniti Kerja Manajemen Penanggulangan Bencana ke Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26-28 Maret 2015.
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang jika dilihat dari indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk dalam kategori Tinggi". Hal tersebut mengingat di provinsi ini memiliki kondisi geografis yang mudah sekali terkena gempa. Selain itu, terdapat 5 gunung api aktif (Gunung Merapi,Talamau, Talang, Tandikem, dan Kerinci).
Diungkapkan oleh Sodik Mudjahid bahwa tujuan dari kunjungan kerja ke Provinsi Sumbar adalah untuk melihat kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar dalam penanggulangan kebencanaan yang didorong oleh realitas di atas.
"Selain pendekatan modern kebencanaan yang secara legal ditangani oleh BNPB dan BPBD, perlu juga melibatkan peran ulama. Karena bencana bukan semata faktor alam tetapi juga dari aspek perbuatan manusia, termasuk di dalamnya tingkat kemaksiatan", imbuh Sodik.
Mengenai peran ulama dalam sosialisasi mitigasi bencana, Plt. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami pentingnya aspek tersebut. Bahkan, BPBD Provinsi Sumbar sudah bekerjasama dengan para profesor, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Barat untuk menuliskan materi Sosialisasi Mitigasi Bencana melalui khotbah.
"Kami sudah mewujudkan hal tersebut. Pada tahun 2014 kami undang para profesor dan tokoh masyarakat untuk membuat materi khotbah berisi mitigasi bencana", ungkap Kepala BPBD Sumbar.
Buku Mitigasi Bencana yang dimaksud berjudul "Khutbah Mitigasi Bencana: Bangkit dari Ujian" yang dicetak pada tahun 2014 oleh BNPB.
Pada pertemuan antara tim kunjungan kerja Panitia Kerja Manajemen Penanggulangan Bencana dengan pihak BPBD dan para kepala daerah yang ada di Provinsi Sumbar buku tersebut ditunjukkan dan diserahkan ke tim Komisi VIII.
Dari aspek kesiapan dalam menangani bencana, Kepala BPBD Provinsi Sumbar juga mengatakan, bahwa di sepanjang pantai di Sumbar sudah terpasang alat Early Warning System (EWS).
"Tiap tanggal 26 jam 10 setiap bulannya tim BPBD melakukan test peringatan dini tsunami untuk memastikan alat yang dipasang masih berfungsi secara normal", tambahnya.**[harjasaputra]
Galeri Foto Kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumbar:
{gallery}kunkerpadang{/gallery}
