Parlemen

Review Dashboard Indikator dan Anggaran Daerah Pemilihan (INANG DAPIL)

Review dashboard Indikator dan Anggaran Daerah Pemilihan inisiatif PKA BKD Sekjen DPR RI. Berisi berbagai indikator daerah dan anggaran transfer ke daerah.

Urgensi Data

Data memiliki peran sangat strategis dalam proses pengambilan kebijakan. Bahkan, selain untuk tujuan tersebut, nilai dari data sangat berharga. Sebagaimana disebut oleh Alex Pentland yang menulis buku secara khusus berjudul “Building the New Economy: Data as Capital” (2021), bahwa di era kini data merupakan “new oil“, ladang minyak baru yang diperebutkan. Data merupakan modal dan fondasi dari kekuatan dunia.

Pentland bahkan menyebut mengenai pentingnya menyusun sistem pemerintahan yang berbasis data digital (digital government), di mana lembaga pemerintah harus memposisikan diri bukan hanya sebagai konsumen dari produk digital, melainkan harus menjadi produsen dan pengawas dari berbagai lalu lintas data yang sangat penting sebagai wujud dari kedaulatan negara di ranah digital.

Peran Data di Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif, merupakan salah satu tiang sistem demokrasi, untuk melakukan fungsi check and balances atas berbagai kebijakan yang dilaksanakan lembaga eksekutif. DPR RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut mutlak diperlukan dukungan data. Sistem pendukung yang bersifat konvensional dengan memberikan data tertulis sudah usang, tidak sejalan dengan paradigma global, merusak lingkungan, dan tidak efisien.

Dukungan data kini harus disajikan dalam bentuk digital untuk memudahkan akses, jangkauan, dan efektivitasnya. Ia juga berfungsi sebagai komponen data yang dapat diolah ke dalam pola perilaku dan pola kebijakan dari pengguna data.

Dashboard Inang Dapil

Apa itu Dashboard Inang Dapil?

Inang Dapil merupakan singkatan dari Indikator dan Anggaran Daerah Pemilihan DPR RI, yaitu suatu dashboard sebagai terobosan penting dalam menyajikan dukungan data untuk tujuan tersebut. Dashboard dapat diakses di link: https://inangdapil.dpr.go.id/.

Dashboard ini sangat bermanfaat karena menyajikan dukungan data lengkap antara lain:

Contoh Dashboard Inang Dapil

A. Data Indikator kinerja setiap daerah berbasis dapil yang sangat urgen, seperti indikator:

  1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
  2. AHH (Angka Harapan Hidup)
  3. HLS (Harapan Lama Sekolah)
  4. RLS (Rerata Lama Seklah)
  5. Pengeluaran per kapita
  6. IPM per Kabupaten
  7. Tingkat partisipasi angkatan kerja per kabupaten/kota
  8. Tingkat pengangguran per kabupaten/kota
  9. Rata-rata jumlah penduduk miskin
  10. Jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota
  11. Persentase penduduk miskin
  12. APK (Angka Partisipasi Kasar) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah
  13. APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD dan Sekolah Menengah.

B. Data anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang kategorinya telah dirinci beserta definisi dan sumbernya, meliputi data:

  1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler
  2. DAK Fisik Penugasan
  3. DAK Fisik Afirmasi
  4. DAK Non Fisik
  5. Dana Alokasi Umum (DAU)
  6. Dana Insentif Daerah (DID)
  7. Dana Desa
  8. Dana Bagi Hasil (DBH) PBB
  9. DBH PPh
  10. DBH SDA Panas Bumi
  11. DBH SDA Perikanan
  12. DBH SDA Kehutanan
  13. DBH SDA Migas
  14. DBH SDA Minerba
  15. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Selain data indikator dan anggaran daerah berbasis Dapil tersebut, dashboard Inang Dapil juga menampilkan data profil anggota DPR RI dari daerah pemilihan pada masing-masing dapil.

Data-data disajikan dengan bentuk grafik untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisis. Data-data tersebut juga dapat didownload dalam bentuk PDF dan Excel untuk disebarkan dan diakses secara offline. Fitur yang sangat membantu.

Dashboard Inang Dapil merupakan terobosan sebagai pilot project dari lembaga Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan support data berbasis digital bagi para anggota DPR RI untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan dukungan data yang bersifat digital dan online, akses terhadap informasi akan semakin mudah, sehingga jargon “setiap kebijakan harus berbasis data” dapat terlaksana secara maksimal.

Selain untuk memberikan dukungan data bagi para anggota DPR RI berbasis Daerah Pemilihan, data ini juga bermanfaat bagi para staf di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, seperti Komisi dan Badan-badan. Secara khusus, saya yang bertugas di AKD Komisi VIII DPR RI, menyampaikan bahwa dashboard ini bagus. Bukan isapan jempol belaka, tapi memang bagus adanya. Lengkap dan relevan dengan kebutuhan di AKD. Singkatnya: good job and highly recommended..!*

Harja Saputra

Blogger | Serverholic | Empat Anak | Satu Istri | Kontak: me@harjasaputra.com

Share