Para pedagang di stasiun Cikini, Gondangdia dan Juanda yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Stasiun Jakarta, kini sedikit bernapas lega. Pasalnya, sudah ada titik terang perihal tuntutan mereka: kepastian untuk dapat berjualan lagi di stasiun pasca revitalisasi yang tengah dilakukan oleh PT KAI.
“Kami berterima kasih pada Fraksi Partai Demokrat yang telah mendengarkan aspirasi dari para pedagang stasiun dan telah menyuarakannya langsung ke pihak PT KAI”, ujar Djarkasih Damanik, ketua Presidium Aliansi Pedagang Stasiun.
Ungkapan tersebut mengemuka pada audiensi antara para pedagang stasiun dengan Kelompok Komisi VI Fraksi Partai Demokrat, Rabu (22/02/2012), di ruang rapat pimpinan FPD. Datang ke pertemuan tersebut sekitar 20 orang pedagang stasiun dengan berseragam oranye dengan membawa barang dagangan mereka berupa anyaman rotan yang dijual di stasiun Cikini.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh pihak pedagang stasiun dan meminta kepada Kelompok Komisi VI FPD untuk menindaklanjutinya. “Setiap orang punya hak untuk mecari mata pencaharian. Terkait masalah pedagang stasiun ini harus dicarikan win-win solution antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan”, ungkap Jafar Hafsah.
Hari sebelumnya, Selasa (21/02/2012), koordinator aksi datang ke ruang Abdurrahman Abdullah (anggota Komisi VI DPR FPD yang bermitra dengan PT KAI) untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Direspons dengan cepat dan keesokan harinya langsung dipanggil Direktur Utama PT KAI, direksi, dan juga Kepala Daerah Operasi (Ka Daops) Jakarta.
Ka Daops KAI Jakarta Penyulut Masalah
“Ka Daops KAI Jakarta memberikan keterangan di beberapa media bahwa di stasiun Cikini aset KAI disalahgunakan oleh para pedagang, di antaranya digunakan untuk toko bahan bangunan, rumah kostan, dan lainnya. Padahal itu semua bohong, tidak ada toko bahan bangunan dan rumah kost di stasiun Cikini”, ungkap para pedagang stasiun.
Selain itu, banyak keterangannya yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, seperti dikatakan bahwa ada pedagang yang tidak membayar sewa, mencuri listrik, dan lainnya. Padahal, semua pedagang (yang berjumlah 110 kios) semuanya membayar ke PT KAI dan ada bukti bayarnya. Bahkan untuk bisa berjualan di situ mereka membangun sendiri kiosnya. PT KAI hanya menyediakan ruang kosong.
Ka Daops dinilai berlaku sewenang-wenang. Tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait penghentian aktivitas para pedagang di stasiun. Langsung ada surat yang dibagi-bagikan seperti menyebarkan brosur ke para pedagang.
“Ka Daops KAI pun pun susah ditemui, meskipun para pedagang sudah meminta bantuan Anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi kami, malah dicuekin. Seakan tidak ada niat baik dari Ka Daops terhadap teman-teman pedagang”, ungkap Djarkasih Damanik.
Hal itu dibenarkan oleh Anggota DPRD Jakarta Pusat FPD, Taufikurohman, yang juga hadir pada audiensi tersebut. “Saya tidak dipedulikan oleh Ka Daops, sehingga inilah yang memicu dua kali demonstrasi yang dilakukan oleh para pedagang. Setelah dua kali demonstrasi dan ada ancaman akan menutup jalan kereta api, baru Ka Daops mau bertemua dengan para pedagang dan itu pun tidak ada solusi, hanya normatif”, papar Taufikurrahman.
“Parahnya lagi, pada saat demonstrasi yang dilakukan pedagang, Ka Daops pun mengerahkan massa untuk berhadapan dengan para pedagang. Ia mengerahkan pegawai outsourcing. Ini seakan rakyat disuruh berhadapan dengan rakyat lagi”, ujar koordinator demonstrasi, Djarkasih Damanik dan Taufikurrohman.
Tuntutan Pedagang
Para pedagang stasiun tidak anti dengan revitalisasi yang dilakukan oleh pihak PT KAI. Karena untuk kepentingan bersama, dan berniat untuk meningkatkan jumlah penumpang. Mereka hanya menuntut beberapa hal:
1. Butuh kepastian apakah setelah revitalisasi mereka bisa dagang ataukah tidak.
2. Selama pembangunan revitalisasi fasilitas stasiun, yang menurut Ka Daops I, selama 6 bulan bagaimana nasib mereka apakah bisa berjualan atau tidak. Jika tidak, selama 6 bulan mau makan apa.
3. Butuh kepastian harga sewa yang tidak memberatkan setelah revitalisasi
4. Menolak kehadiran pedagang seperti 7Eleven, Starbuck, McD, dan sejenisnya
Solusi Yang Ditawarkan PT KAI
Pada saat dipanggil oleh Anggota DPR Komisi VI FPD (Abdurahman Abdullah dan Ferrari Romawi), Dirut PT KAI menawarkan beberapa komitmen untuk para pedagang:
1. Berjanji bahwa para pedagang di stasiun yang ada sekarang akan bisa lagi berdagang. Dan yang bukan pedagang saat ini tidak akan diberikan lagi ruang untuk berdagang karena tempat terbatas. Jangan sampai nanti ditambah lagi jumlah pedagang yang telah ada.
2. Kesepakatan dapat dituangkan dalam surat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh PT KAI dan para pedagang.
3. Menjamin tidak akan ada 7Eleven, Starbuck, dan lainnya di Stasiun Cikini, Gondangdia dan Juanda.
4. Harga Sewa dirundingkan bersama.
5. Tidak mengizinkan para pedagang melakukan masak-memasak dengan gas atau minyak tanah, hanya dengan kompor listrik untuk mencegah kebakaran.
Untuk menindaklanjuti tuntutan dan komitmen dari PT KAI tersebut akan dilakukan lagi pertemuan tindak lanjut dan pengawasan agar permasalahan para pedagang di stasiun dapat diatasi secara baik.**[harja saputra]
