Ada angin segar untuk pertumbuhan industri Mobil Nasional (Mobnas). Rabu (25/1/2012) Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) mobnas dengan nama “Panja Pengembangan Industri Otomotif Nasional”. Panja ini merupakan bentuk dukungan nyata dari DPR-RI untuk pengembangan program mobnas.
Hadir dalam RDP tersebut Walikota Surakarta, Joko Widodo, sebagai tokoh yang akhir-akhir ini mencuat ke publik dengan program Esemka-nya, sebagai pemicu dari kebangkitan industri mobil nasional. Selain itu, dihadiri juga oleh berbagai stakeholders yang terkait dengan kebijakan mobil nasional, seperti Deputi Industri Strategi dan Manufaktur Kementerian BUMN, Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Dirjen Pembinaan SMK Kemendikbud, Dirut PT Dirgantara Indonesia, Dirut PT. INKA, Asosiasi otomotif Asia Nusa, dan Kepala Sekolah beberapa SMK yang turut diundang.
RDP ini menghasilkan 4 kesimpulan, terutama dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan industri mobnas:
1.Membentuk Panja Pengembangan Industri Otomotif Nasional.
2. Mengenai kendala investasi, DPR dalam kesimpulan rapatnya memberikan rekomendasi agar pemerintah memberikan kemudahan dan insentif kepada investor nasional yang berminat untuk berinvestasi bagi pengembangan industri mobnas.
3. Agar para pemangku kepentingan (Kementerian Perindustrian, Dikbud, dan lainnya) berkoordinasi dalam mengembangkan inovasi, desain dan rancang bangun dan mendukung kalangan usaha yang telah merintis kendaraan mobil nasional.
4. Meminta pemerintah untuk memfasilitas sinergi antara pemangku kepentingan sehingga mobnas ini bukan hanya menjadi eforia sesaat, melainkan betul-betul dapat dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pengembangan industri otomotif nasional.
Ada masalah menarik yang mencuat dalam rapat itu, yaitu mengenai definisi mobnas. Sempat ada dua definisi mengenai mobnas, apakah “mobil nasional” ataukah “mobil merek nasional”. Akhirnya disepakati istilah Mobnas, karena “mobil merek nasional” dikhawatirkan multi-interpretasi, bisa saja pihak asing mengatasnamakan industri mobil nasional dari mereknya saja. Sementara Mobnas tujuannya adalah kemandirian industri otomotif dari kandungan local contentnya dan aspek lainnya.
Hal menarik lainnya adalah Komisi VI DPR-RI sepertinya lebih berpihak pada Joko Widodo dibanding pada Dahlan Iskan (Meneg BUMN) yang juga hendak ikut nimbrung dalam masalah mobnas ini. Hal itu terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan dalam rapat itu, di antaranya PT. INKA yang sebelumnya sempat disebut oleh Dahlan Iskan sebagai BUMN yang bisa mewujudkan mobnas, diminta tetap fokus pada bisnis utamanya yaitu di bidang industri kereta api. Juga, PT. DI diminta tetap fokus pada industrinya, jangan sampai terulang lagi PT Merpati yang membeli pesawat MA60 ke China karena dinilai PT. DI tidak sanggup memenuhi permintaan itu.**[harja saputra]
Untuk download Softcopy presentasi pada RDP tentang Mobnas di DPR-RI silahkan Klik Di sini.
