Konflik adalah bagian dari hubungan antar-manusia. Konflik terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan perlakuan yang diterima di antara dua pihak yang berkonflik. Dibutuhkan komunikasi dan pendekatan persuasif dalam menangani konflik.
Di Provinsi NTB konflik banyak terjadi, baik konflik horisontal (antar sesama masyarakat) maupun vertikal (masyarakat dan pemerintah). Gubernur NTB, M. Zainul Majdi, pada pertemuan dengan Walikota Bima dan jajarannya saat kunjungan kerja di Kota Bima (5 Januari 2012). Hadir juga dalam pertemuan itu Anggota DPR-RI, Abdurrahman Abdullah, dan Danrem NTB.
Gubernur NTB menyoroti secara khusus dan memetakan faktor-faktor konflik yang terjadi di NTB. Kunjungannya tersebut ke wilayah Bima terutama berkaitan dengan konflik yang terjadi di Pelabuhan Sape, Kab. Bima yang terjadi sebelumnya.
Zainul Majdi mengatakan, pemerintahan provinsi telah melakukan pemeringkatan daerah berdasarkan konflik yang terjadi. Berdasarkan jumlah konflik (peringkat terkecil jumlah konflik lebih sedikit): (1) Kab. Lombok Utara, (2) Kab. Sumbawa, (3) Kab. Dompu dan Kota Mataram, (4) Kota dan Kab. Bima, (5) Kab. Lombok Tengah dan Sumbawa Barat, (6) Lombok Timur, dan (7) Lombok Barat.
“Khusus untuk Kota Bima, memang konflik sangat sedikit. Peringkat Kota Bima di nomor empat karena boleh jadi yang berkonflik adalah masyarakat Kab. Bima tetapi lokus kejadiannya termasuk di wilayah Kota Bima”, jelas Zainul Majdi.
Selain melakukan pemeringkatan, Gubernur juga memaparkan faktor-faktor pemicu konflik. Menurutnya, ada 3 faktor pemicu konflik horisontal maupun vertikal:
Pertama, faham-faham keagamaan baru yang mulai masuk ke NTB. Pemicu konflik dari faham keagamaan ini cirinya hanya satu, yaitu menganggap diri benar dan orang lain salah. Nama dari faham ini bisa beragam. Gubernur meminta kepala daerah kabupaten/kota untuk bersilaturahim dengan masyarakat yang memiliki pemahaman seperti itu untuk bersama-sama melakukan dialog dan diskusi. Tidak harus 1 kali silaturahim dan selesai, tetapi harus dilakukan berkali-kali sampai masyarakat tersebut dapat berbaur dengan yang lain.
Mengenai faham keagamaan ini, H.M Yasin, Ketua MUI Kota Bima menambahkan, bahwa dulu di Kota Bima ada faham keagamaan, namanya LDII. Mereka ini, dari sisi syariat dan akidah banyak yang melenceng. Tetapi MUI melakukan pembinaan, dan mereka sekarang bisa membaur yang awalnya ada upaya pembakaran masjid-masjid aktivis LDII, karena perbedaan faham yang mereka ajarkan. Yang lain salah dan dirinya yang benar, jemaah yang shalat di masjid mereka jika bukan jemaah dianggap najis.
Kedua, akses terhadap sumber daya ekonomi, khususnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan, perikanan, kehutanan, termasuk konflik lahan yang tidak tertangani dengan baik atau dibiarkan. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemanfaatan SDA.
“Dengan ini, saya menegaskan kembali di mana seperti telah dijabarkan penjelasannya dalam surat instruksi kepada para kepala daerah terkait masalah pemanfaatan SDA. Tugas dari bupati/walikota di antaranya melaksanakan sosialisasi intensif dengan masyarakat dan melalui jalur lembaga pendidikan. Masyarakat harus faham atas sosialisasi itu. Bukan sekadar seremonial belaka. Karena manusia cenderung menjadikan musuh atas apa yang tidak diketahuinya”, tegas Gubernur.
Ketiga, lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kapolres punya kewenangan penegakan hukum. Maka, Pemda harus bekerjasama dalam menangani penegakan hukum ini.
Gubernur NTB pun mengulangi penjelasannya mengenai faktor-faktor konflik ini pada saat pertemuan dengan Bupati dan seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Bima, Jumat (6 Januari 2011). Penjelasannya terutama difokuskan pada kasus yang terjadi di wilayah Pelabuhan Sape, yaitu antara masyarakat Kec. Lambu dengan aparat kepolisian. Faktor utama konflik itu adalah faktor kedua, yaitu pemanfaatan SDA.
“Kab. Bima, khususnya Pelabuhan Sape dan masyarakat Kec. Lambu saat ini menjadi sangat terkenal. Sudah populer, menasional, bahkan internasional. Tapi, untuk saat ini terkenalnya karena konflik. Untuk ke depannya, mudah-mudahan Kab. Bima menjadi lebih terkenal karena prestasinya bukan karena konflik”, ungkap Gubernur sambil tersenyum.
Zainul Majdi pun mengatakan bahwa konflik dapat diatasi dengan pengelolaan konstruktif lewat komunikasi persuasif. Selain itu, konflik pun dapat diatasi dengan menciptakan saling butuhnya orang-orang yang sedang dalam konflik tersebut. Di sini perlu kesabaran dan kearifan dari berbagai pihak.**[harjasaputra.com]