Minggu lalu (9/9/2012) empat kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan belum masuknya pasokan listrik dari PLN ke wilayah mereka. Keluhan itu disampaikan pada pertemuan beberapa kepala desa pemekaran dan masyarakat dengan salah seorang anggota DPR-RI Komisi VI (DR. Abdurrahman Abdullah) yang bermitra dengan BUMN PLN. Empat desa itu yaitu: Desa Kuang Rundun, Desa Sekaroh, Desa Ekas Buana dan Desa Serewe.
“Sudah 67 tahun sejak Indonesia merdeka sampai saat ini wilayah desa kami belum tersentuh listrik PLN pak. Padahal banyak investor yang mau masuk ke wilayah desa kami karena terdapat banyak potensi wisata seperti pantai surga dan pantai lain tapi karena kendala listrik jadi investor rata-rata batal menanamkan niatnya”, ujar kepala desa Kuang Rundun.
Listrik di empat desa itu kini dipasok dengan bantuan diesel dan genset yang tentunya masyarakat harus membayar mahal dan pasokannya pun terbatas. Rumah-rumah yang di pelosok tak bisa dijangkau. Hal ini sangat jauh berbeda dengan di Jakarta. Setengah jam saja mati listrik di wilayah Jakarta, protesnya minta ampun. Sementara masyarakat di empat desa itu hanya bisa menerima kenyataan pahit tak teraliri listrik selama bertahun-tahun.
Selain itu, dari penelusuran saya pada dokumen Nota Keuangan APBNP 2012 dan RAPBN 2013, subsidi listrik sangat besar: pada tahun 2012 mencapai 64.9 trilyun dan tahun 2013 direncanakan naik hingga 80.9 trilyun. Tapi siapa yang menikmati? Rakyat kecilkah? Ternyata bukan.
Pada tahun 2012 subsidi sebesar itu dialokasikan untuk beberapa sektor: sektor rumah tangga dan usaha kecil (pemakaian listrik 450-900 watt) sebesar 47 persen. Sisanya sebesar 53 persen dinikmati oleh sektor industri, bisnis, dan instansi pemerintah. Mal-mal besar dan rumah-rumah mewah bahkan penikmat subsidi listrik yang jumlahnya besar. Nilai subsidi untuk mal-mal dan rumah-rumah mewah sebesar 4.7 trilyun (sumber: bisnis.com). Satu mal saja di Jakarta semisal Mal Plaza Indonesia, PLN mencadangkan daya hingga 2-3 megawatt. Daya sebesar ini cukup untuk menerangi 900 desa (sumber: majalah Forum edisi 17/09). Satu kenyataan mengenai ketimpangan pembangunan yang harus dibenahi.
Pada pembahasan anggaran 2013 pemerintah dan DPR berencana untuk menghapuskan subsidi listrik bagi konsumen mal-mal dan rumah mewah. Tapi apakah betul benar-benar akan dihapuskan? Jika betul, maka dana subsidinya harus dialokasikan untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh listrik seperti empat desa di wilayah Lombok Timur di atas dan wilayah lain. Namun, jika meski sudah dihilangkan subsidinya tetapi wilayah-wilayah terpencil masih belum juga mendapat pasokan listrik pasti ada kejanggalan yang patut dicurigai, baik di PLN sendiri, pemerintah, atau di DPR yang bertugas mengelola kebijakan alokasi anggaran.**[harja saputra]
