Sudah satu minggu anak-anak di Desa Batu Nampar Selatan, Kec. Jerowaru, Lombok Timur mogok sekolah. Bukan karena malas atau tidak ada sekolahnya, tapi karena angkutan untuk anak sekolah di desa itu ditarik oleh bupati yang baru terpilih. Pasalnya gara-gara waktu pemilihan bupati, ia kalah telak di desa tersebut.
Anak-anak yang mogok sekolah umumnya anak-anak SMP yang harus menempuh jarak lebih dari 5 kilometer untuk dapat sampai ke sekolah tujuan. SMP di wilayah itu adanya di pusat kota. Bagi anak yang punya kendaraan motor di rumahnya tidak ada masalah, mereka bisa berangkat dengan diantar motor, tapi hanya beberapa orang saja. Selebihnya tidak bisa berbuat apa-apa karena jarak yang sangat jauh dari desa yang ada di pesisir pantai ujung Lombok Timur tersebut. Selain itu, kebanyakan anak-anak yang mogok adalah warga tidak mampu, yang jika tidak ada angkutan khusus untuk sekolah, tidak bisa bersekolah. Biaya transportasi lebih mahal dibandingkan biaya untuk sekolahnya.
Keterangan mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Batu Nampar Selatan, Mahnan Rasuli, Minggu (22/9) di saat bertemu dengan Anggota DPR-RI, Abdurrahman Abdullah, bersama kepala desa yang lain. Saya yang kebetulan bertugas mendampingi kehadiran anggota dewan dapil NTB tersebut merasa sesak dada mendengar kabar tersebut. Heran kenapa bisa terjadi seperti itu. Segera saja menggali keterangan rinci terkait hal tersebut.
“Mobil angkutan untuk anak-anak sekolah itu sudah ada sejak bulan Juli tahun 2012, merupakan bantuan dari pemda Lombok Timur untuk membantu program pendidikan di desa ini. Keberadaan angkutan sekolah itu sangat berarti bagi masyarakat, terbukti sejak ada angkutan itu hampir 100 persen anak-anak mau melanjutkan sekolahnya dari SD ke tingkat SMP dan SMA. Dibandingkan sebelum ada angkutan, hanya 20 persen yang mau melanjutkan sekolah”, terang Mahnan.
Sikap bupati yang baru terpilih (pasangan Ali Bin Dachlan dan Khairul Warisin disingkat “Al-Khair”) itu dipicu oleh adanya kenyataan bahwa di desa Batu Nampar Selatan pada saat pemilihan bupati yang menang di desa itu adalah saingan utamanya bupati. Dengan angka telak: sekitar 67 persen suara memilih rival politiknya bupati.
“Perolehan suara pasangan al-Khair sangat sedikit di desa kami. Yang menang adalah saingannya, yaitu pasangan Sufi (Sukiman Azmi dan Syamsul Lutfhi, bupati dan wakil bupati petahana namun kalah dalam pemilihan). Suaranya di Desa Batu Nampar Selatan kedua terbesar se-Lombok Timur, sedangkan suara terbanyak di Desa Sukaraja kurang lebih 70 persenan. Tapi ini kan negara demokrasi, siapapun bebas menentukan pilihannya”, tambah Mahnan.
Para kepala desa pada acara itu juga menyampaikan bahwa Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur baru dilantik belum sebulan, tepatnya pada 30 Agustus 2013, tapi wacana kebijakan-kebijakannya banyak menuai kontroversi. Selain masalah angkutan sekolah juga ada wacana untuk memotong anggaran yang digunakan untuk gaji para kades. Tetapi, yang paling parah, adalah masalah penarikan angkutan sekolah ini. Karena berkaitan langsung dengan nasib anak-anak.
Kenyataan di atas sangat disesalkan terjadi. Sudah selayaknya siapapun kepala daerah yang terpilih tidak lagi melakukan diskriminasi dan pengkotak-kotakan perlakuan dengan melihat mana masyarakat yang dulunya mendukung dirinya dan mana yang tidak. Sebab, bagaimanapun, setelah dilantik maka kepala daerah harus mengayomi dan melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Apalagi pemerintahan daerah tingkat dua yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayahnya seharusnya dapat lebih mengayomi, beda dengan pemerintahan tingkat satu (provinsi) yang tugasnya hanya koordinatif. Persaingan politik hanya boleh ada pada saat proses pemilihan, adapun setelah dilantik persaingan politik itu harus dikesampingkan.** [harja saputra]