Masalah subsidi BBM adalah masalah populis, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menjadikannya bukan hanya masalah ekonomis tetapi juga politis karena jika tidak ditangani dengan tepat akan terjadi gejolak. Pemerintah menyadari betul hal tersebut, sehingga terjadi tarik-ulur pembatalan subsidi BBM, awalnya direncanakan Maret mundur lagi ke Mei dan sampai saat ini belum juga diputuskan. Hal ini lebih pada pertimbangan tersebut.
Mari kita lihat fakta-fakta berikut:
1. APBN 2011 berjumlah 1.229 Trilyun. Dari jumlah tersebut belanja modal (untuk pengembangan infrastruktur dan sebagainya) hanya Rp.121,7 triliun atau hanya sebesar 10%. Lebih kecil daripada belanja operasional PNS sebesar Rp.180.6 Trilyun atau sebesar 15%. Menkeu menyadari betul hal ini dan pernah mengatakan beban PNS sudah overload, dan menawarkan opsi pensiun dini. Hal ini agar belanja operasional PNS dapat ditekan dan dapat dialihkan ke belanja modal agar pembangunan infrastruktur jalan dan sebagainya dapat lebih banyak. Sementara sisa APBN diperuntukkan untuk dana pendidikan sebesar 20% dan sisa lainnya adalah untuk infrastuktur daerah dan sebagainya.
2. Subsidi BBM dan elpiji 2011 sebesar Rp.96 trilyun (dengan rincian Rp.78,4 triliun subsidi BBM dan BBN dan subsidi elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 17,562 trilyun) atau sebesar 8% dari total APBN dengan asumsi harga minyak dunia sebesar USD 80 per barel.
3. Namun harga minyak dunia melesat tinggi ke angka USD 107,3 bahkan sempat mencapai angka USD 116 per barel atau naik sebesar 45%. Pertamina harus nomboki sisa kenaikan tersebut, yang akhirnya pasti dibebankan ke negara. Dengan demikian, subsidi BBM untuk anggaran perubahan pun akan bertambah sesuai dengan harga minyak dunia tersebut, sehingga total subsidi BBM bisa mencapai 12% dari total APBN (atau pada angka 120,8 trilyun). Lagi-lagi, subsidi BBM menjadi lebih besar daripada belanja modal.
Opsi alternatif pembatasan BBM Bersubsidi dapat diklik di Link ini.