Lho kok bisa “setiap orang berhak untuk sesat”? Sangat bisa. Kenapa tidak.
Negara kita adalah negara demokrasi. Landasan demokrasi adalah kebebasan (liberte). Dalam kajian kebebasan ada dua istilah: forum internum (kebebasan secara individual) dan forum externum (ekspresi kebebasan di ruang publik). Kedua hal ini tertuang dalam konvensi HAM maupun dalam konstitusi kita.
Kebebasan menerapkan ajaran agama sifatnya adalah individual (forum internum). Kebebasan ini merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right), tetapi ekspresinya di ranah publik (forum externum) adalah hak yang bisa dikurangi (derogable right) untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[1]
Dalam taraf forum internum, jangankan untuk sesat, untuk berkeyakinan atheis itu boleh. Secara forum internum bisa saja seseorang tidak beragama, tetapi hal ini tidak bisa diekspresikan ke luar (forum externum).[2]
Berkeyakinan, apapun itu keyakinannya, adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi kita. Dalam taraf internum jelas setiap orang berbeda keyakinan, meskipun agamanya sama, pasti akan berbeda dalam memahami ajaran agamanya. Hal ini manusiawi, karena setiap orang berpikir tidak di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor: latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya.
Maka, menjadi sesat adalah hal yang biasa. Disebabkan perbedaan cara pandang tadi. Menjadi masalah adalah ketika “kesesatan” atau “label sesat” tadi dikemukakan di ruang publik. Seseorang/kelompok mengatakan orang lain/kelompok lain dengan label sesat, apalagi disertai dengan tindakan anarkhis.
Jika demikian, ini bukan lagi urusan kebebasan, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Hukumlah yang harus menjadi penengah atas label sesat atau tidaknya seseorang/suatu faham.
Berhak menjadi sesat juga bisa dipahami dalam arti lain. Ketika setiap orang dituntut untuk beragama dan memahami ajaran agamanya, sudah pasti ada deviasi (penyimpangan) pemahaman. Sudah pasti ada yang berbeda dalam memahami suatu ajaran agama.
Masalah apakah betul seseorang/kelompok itu sesat ataukah tidak, hanya Tuhan yang berhak menilai. Manusia hanya punya kapasitas untuk membuat hukum yang dirumuskan berdasarkan teks kitab suci dari Tuhan, atau berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun secara personal manusia tidak punya kapasitas untuk mengatakan seseorang itu sesat.
Pertanyaan mendasarnya: “Apakah Tuhan itu menilai berdasarkan hasil atau proses”? Kalau saya masih berkeyakinan, bahwa Tuhan menilai berdasarkan proses bukan hasil. Karena jika hasil yang dilihat, ketika manusia sudah dianggap menyimpang, Tuhan tidak segan-segan untuk mengazab dan menggantikan umat yang satu dengan umat lain seperti yang dilakukan terhadap umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat Nabi Luth dikutuk, dan banyak lagi.
Nyatanya sejak tidak ada lagi Nabi setelah Nabi terakhir, kehidupan masih tetap ada. Artinya, Tuhan menghendaki proses bukan hasil akhir. Manusia harus berproses menuju kesempurnaannya. Karena landasannya proses, maka: “lebih baik berbeda atau “tersesat” dan ia memiliki argumentasi atas kesesatannya, daripada tidak sesat dan hanya mengikuti orang lain”.**[hs]
[1] Harja Saputra, “Berjilbab Atau Tidak Itu Urusan Anda”, artikel Kompasiana.
[2] Masykuri Abdillah, paper “Toleransi Umat Beragama di Indonesia”, 2013.